Senator Papua Barat Pertanyakan Klaim Mahfud MD Soal Total Dana Otsus Rp 1.000 Triliun
Kemudian tahun 2014 sebesar Rp 6,777,070,560,000. Selanjutnya tahun 2015 Rp 7,190,429,880,000, tahun 2016 Rp 7,382,551,859,000, tahun 2017 Rp 8,205,152,407,000, tahun 2018 Rp 8,025,368,558,085, tahun 2019 Rp 8,674,676,695,000, dan tahun 2020 Rp 7,999,969,920,000.
Sementara tahun 2021 dan 2022, dalam jumlah yang belum dibagi ke provinsi-provinsi, masing-masing sebesar Rp 11,927,300,000,000 dan Rp 12,876,300,000,000. Totalnya Rp 83,98 triliun.
"Sekali lagi, data Pak Mahfud MD itu dari mana?” tanya Filep.
Filep juga menyinggung kemiskinan di Papua sejak adanya kebijakan Otsus.
Menurut Filep, dana Otsus tetaplah berdampak, walaupun penurunan kemiskinan berjalan lambat.
“Di Papua, persentase penduduk miskin terus menurun dari 37,08 persen pada tahun 2008 menjadi 27,38 persen di tahun 2021. Begitu pula di Papua Barat tercatat di tahun 2008 yaitu sebesar 35,12 persen turun menjadi 21,82 persen di tahun 2021," kata Filep.
Menurut Filep, penurunannya memang berjalan lambat, namun ada kinerja di sana.
"Nah, justru di sinilah yang harus dikoreksi pemerintah. Coba juga dicek berapa dana Otsus yang dikelola lembaga-lembaga kementerian. Dibuka semua sejelas-jelasnya," ujar Filep.
Senator Papua Barat Filep Wamafma mempertanyakan pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD soal total dana otsus sebesar Rp 1.000 triliun. Dari mana datanya, Pak?
- Prabowo Sebut Pilkada Mahal, Sultan: Sistem Politik Kita Perlu Disempurnakan
- Hasil Temuan DPD RI, Yorrys Raweyai: PSN Tangerang Perlu Didukung
- Sultan Dorong Pemda Lakukan Inovasi Kebijakan Pengurangan Angka ICOR Sektor Pangan di Daerah
- Komite IV DPD RI Dorong Mendag Mendukung Integrasi Perdagangan Antarpulau Melalui Platform Digital Nasional
- Yulianus Henock Minta Menteri PKP Prioritaskan Pemenuhan Perumahan Masyarakat Adat di IKN
- Raker Komite IV DPD & Menteri Koperasi Hasilkan 16 Kesimpulan Termasuk Insentif untuk Koperasi Susu Lokal