Senator Riau Belum Bisa Menerima Keputusan Menteri Tjahjo
jpnn.com - JAKARTA - Senator Riau di DPD RI Intsiawati Ayus belum menerima keputusan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menunda persetujuan terhadap usulan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB).
Diketahui, dari 172 usulan DOB yang diserahkan Komite I DPD RI kepada pemerintah, tiga di antaranya usulan dari Riau. Ketiganya adalah calon Kabupaten Indragiri Selatan, Indragiri Hilir Utara dan Kabupaten/Kota Duri.
Saat dikonfirmasi Riau Pos, Rabu (5/10), Intsiawati mengaku belum paham penundaan yang disampaikan Mendagri Tjahjo, apakah menunda proses pembahasan, atau menunda penetapan DOB.
"Saya belum bisa menangkap penundaan dimaksud. Pemerintah seharusnya tidak usah menunda, karena itu hak konstitusi setiap daerah. Dan DPD mendukung karena menjalankan perintah konstitusi," katanya di Jakarta
Senator yang akrab disapa Iin, menyebutkan bahwa seharusnya pembahasan DOB bisa tetap berjalan sejalan dengan tugas pemerintah menyiapkan dua rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang Penataan Daerah dan Desain Besar Penataan Daerah (Desartada) 2025.
Lagipula, kalaupum semua usulan DOB disetujui pemerintah. Toh daerah tersebut belum tentu semuanya layak menjadi DOB definitif, karena masih berupa DOB Persiapan.
"Proses DOB kan memakan waktu, melalui proses persiapan yang tidak ada jaminan bahwa DOB Persiapan bisa dilanjutkan menjadi definitif. Nantinya akan ada evaluasi, pengawasan dan pembinaan," jelasnya.
Bila calon DOB tersebut ternyata tidak layak menjadi daerah definitif, keputusan akhir baru diambil setelah masa persiapan dilalui. Dengan begitu, penilaian terhadap calon DOB akan lebih realistis dan terukur.
JAKARTA - Senator Riau di DPD RI Intsiawati Ayus belum menerima keputusan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menunda persetujuan terhadap usulan
- Pertamina Patra Niaga Uji Penggunaan Bioethanol E10 Bersama Toyota dan TRAC
- Polisi yang Ditembak Mati Rekan Sendiri Dapat Kenaikan Pangkat Anumerta dari Kapolri
- Sekte Indonesia Emas Dideklarasikan Untuk Mewujudkan Perubahan Sosial
- PFM Tegaskan Ada 15 Kementerian dan 28 Badan Teknis yang Perlu Diawasi
- Unilever Sebut Inklusi, Kesetaraan, dan Keragaman Kunci Bisnis Berkelanjutan
- Kapolri Ajak Pemuda Muhammadiyah Berantas Judi Online & Polarisasi Pilkada Serentak