Senator Sebut BPJS Intimidasi Perusahaan Swasta

jpnn.com - JAKARTA - Anggota DPD RI dari Provinsi Bengkulu Ahmad Kenedy mempertanyakan kebijakan pemerintah yang mengharuskan semua perusahaan atau institusi swasta menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan.

Dia berkaca pada situasi di Bengkulu. Menurut Kenedy, banyak perusahaan swasta yang sudah lama bekerjasama dengan lembaga keuangan lain dalam mengelola kesejahteraan karyawan. Tak hanya asuransi kesehatan, tapi juga tunjangan hari tua ataudana pensiun.

"Keharusan masuk menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan tanpa solusi terhadap kerjasama yang sudah dilakukan sebelumnya menjadi keruwetan di institusi swasta," kata Kenedy, Rabu (2/12).

Apalagi, sambung Kenedy, pihak BPJS menggandeng aparat penegak hukum. Pihak BPJS juga melakukan tindakan represif berupa ancaman bila perusahaan tidak mengikutsertakan karyawannya masuk BPJS Ketenagakerjaan.

"Model intimidasi dan represif seperti ini dan tanpa solusi terhadap institusi swasta yang sebelumnya sudah memiliki kerjasama dengan pihak lain adalah bentuk arogansi kekuasaan," tegas Kenedy. (fas/jpnn)