Senator Teras Ungkap Berbagai Persoalan Pertanahan di Daerah

Pada sisi lain, keberadaan TORA yang tidak diawasi dan diselesaikan dengan baik akan memicu terjadinya konflik di masyarakat. Khususnya mengenai kejelasan status lahannya.

“Terakhir dari temuan kami, program sertifikasi tanah, komite I DPD RI memandang bahwa masyarakat masih mengeluhkan dan merasa kesulitan untuk melakukan sertifikasi bidang tanah yang mereka miliki. Apalagi kalau tanah berada di kawasan hutan, memerlukan langkah yang cukup rumit. Karena harus mengajukan permohonan pelepasan kawasan hutan” ujarnya.

Teras mengakui persoalan terkait tata ruang tidak sepenuhnya merupakan urusan Kementerian ATR/BPN namun juga kementerian lain. Sehingga menurutnya PUSKOD FH UKI didorong membuat suatu kajian.

Terutama dalam rangka untuk memberikan pemahaman dari sisi keilmuan upaya penyelesaian atau mengurangi terjadinya sengketa pertanahan.

Temuan Teras sendiri tidak ditampik. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Surya Tjandra, mengakui persoalan pertanahan dan tata ruang ini kerap beririsan pada bidang kelautan, kehutanan, pertambangan dan agraria.

“Kombinasi dari berbagai persoalan ini melahirkan konsekuensi-konsekuensi yang kalau tidak ditata dengan benar, bisa menghambat pembangunan,” ujar Surya.

Surya mencontohkan Provinsi Sulawesi Tenggara yang sebenarnya tidak begitu luas wilayahnya, namun punya sekitar 450 pulau yang masing-masing memiliki kandungan mineral.

Dalam kenyataannya, terkait pengelolaan sebagian kewenangan ada di Kementerian ATR/BPN, sebagian lagi ada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan karena pulau-pulau yang ada memiliki kawasan hutan. Sementara itu pulau yang memiliki kandungan mineral juga sebagian menjadi kewenangan dari Kementerian ESDM.