Sengketa Batas Bermotif Ekonomi

Menurutnya, para pimpinan daerah harus peka dengan persoalan tapal batas tersebut. Jangan sampai, sengketa berujung perang antar wilayah. Sebab, tidak menutup kemungkinan hal tersebut terjadi. Apalagi, kalau berkaitan dengan pemekaran wilayah.

’’Awalnya perseteruan. Tapi tidak di-manage jadi sengketa. Tidak di-manage lagi berubah jadi konflik. Tidak di-manage lagi berubah jadi perang,’’ ucap mantan Pembantu Rektor II Unmul tersebut.

Dirinya menyarankan, mendagri maupun gubernur harus bertemu untuk mendinginkan suasana. Masalah yang dipersoalkan adalah batas administrasi, berbeda dengan batas adat. Di samping itu, masyarakat juga jangan mudah terpancing. ’’Kalau ada SDA yang terkandung di dalamnya sangat peka sekali. Ini berkaitan dengan bussines oriented,’’ ungkap Sarosa.

Ketua Program Magister Ilmu Hukum Unmul ini melanjutkan, pemerintah pusat harus serius menangani sengketa tapal batas tersebut. Untuk menyelesaikannya, harus bijak. ’’Batas antar desa saja bisa rebut. Apalagi ini antar provinsi. Konstelasinya akan lebih besar lagi,’’ urainya. (cdl)