Sengketa Pemilu Banyak Terjadi di Papua Tengah Gegara Penyelenggara Tak Profesional?
"Munculnya berbagai masalah dalam pelaksanaan pemilu bisa diakibatkan kekurang-profesionalan dari penyelenggaranya, yakni, KPU dan Bawaslu," ujar peneliti Perludem Ihsan Maulana di Jakarta, Selasa (26/3).
Ihsan menilai KPU seharusnya melakukan supervisi secara langsung terhadap para penyelenggara di provinsi yang baru.
"Jangan dibiarkan 'main' sendiri, apalagi faktanya bukan hanya banyak sengketa, tetapi terjadi pertikaian hingga mengakibatkan jatuh korban," katanya.
Ihsan juga mengatakan tingginya sengketa pemilu di Papua Tengah menjadi sinyal perlunya dilakukan perubahan dari sistem yang lama, noken ke pelibatan partisipasi publik secara aktif.
"Warga di sana harus diedukasi guna memberikan suara secara langsung sebagai bagian dari haknya sebagai warga negara. Tidak lagi diwakilkan kepada kepala suku atau yang lain," ucapnya.
Ihsan khawatir jika tak dibenahi kondisi yang sama akan berulang di Papua Tengah dan bisa menjadi ajang balas dendam.
Sementara itu Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini menilai sistem noken perlu dibenahi untuk kepentingan jangka panjang.
Menurutnya hal ini penting sehingga setiap keunikan dalam metode pemilihan noken dapat diakomodir secara legal dan dengan standar yang baik.
Sengketa Pemilu 2024 banyak terjadi di Papua Tengah, Perludem menilai bisa diakibatkan penyelenggara yang kurang profesional.
- Bawaslu Minta Masyarakat Segera Lapor Jika Menemukan Pemilih Tidak Memenuhi Syarat
- Apel Siaga Patroli Pengawasan Masa Tenang Pilkada Serentak 2024 Digelar di Rohil
- Anggota Bawaslu Lolly Suhenty Minta Pengawas Ad Hoc Cermat Tanggapi Surat Edaran KPU
- Aktivis Dorong Semua Pihak Mewujudkan Pilkada Maluku Utara Aman dan Nyaman
- Bawaslu Sleman Tangani Praktik Politik Uang Oleh Tim Paslon Nomor Urut 01
- Herwyn Minta Jajaran Bawaslu Daerah Terus Bangun Komunikasi