Sengketa Pemilu: Menkeu Sri Mulyani Dianggap Membohongi Publik dan Hakim MK

"Tetapi 2 Desember 2023 ini yang menarik. Presiden Joko Widodo memutuskan meminta anggaran dari semua kementerian/lembaga diblokir sebesar 5 persen, atau kurang lebih Rp50,15 triliun. Ini yang disebut automatic adjustment," urai Anthony.

"Pertanyaannya kenapa (ada automatic adjustment)? Karena pada 6 November 2023 terjadi rapat kabinet, yang di dalam rapat terbatas itu diputuskan bansos diperpanjang, yang seharusnya selesai November 2023 diperpanjang sampai Desember dan terus sampai Juni 2024," sambungnya menyebutkan fakta kejadian yang tidak diurai Sri Mulyani dalam sidang MK.

Oleh karena itu, Anthony meyakini anggaran bansos tidak masuk alokasi APBN 2024, karena dalam rancangan kerja pemerintah tidak ada penganggaran itu mengingat pagunya hanya sampai November 2023, sehingga diambil kebijakan automatic adjustment dari pencadangan kementerian/lembaga untuk bansos.

"Hal ini diakui oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada beberapa kesempatan. Dia mengatakan "iya, dana dari automatic adjustment digunakan untuk bansos"," paparnya.

"Nah ini yang tidak terungkap dari pernyataan atau kesaksian Sri Mulyani. Jadi seolah-olah bansos itu sudah dianggarkan, tapi sebetulnya tidak ada anggaran bansos seperti yang ditetapkan itu," tandas Anthony. (dil/jpnn)