Sengketa Pemilukada Mangarai Barat Ditolak MK

Namun Majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh para pemohon tak beralasan. Menurut anggota majelis hakim MK, Achmad Sodiki, PNS yang merangkap KPPS tak dilarang oleh undang-undang. “Sepanjang menjaga independensinya,” kata Sodiki.

Menyikapi putusan tersebut, Maqdir Ismail menyatakan pihaknya tetap menerima putusan MK. “Kami tetap menerima putusan MK itu,” katanya.

Meski demikian, dengan diajukannya gugatan Pemilukada Manggarai Barat ke MK, Maqdir kukuh berpendapat bahwa Pemilukada yang digelar KPU Manggarai Barat memang memang bermasalah. (wdi/jpnn)