Sengketa Pilkada Lebih Baik Tetap Ditangani MK

JAKARTA - Rencana DPR dan pemerintah untuk mengalihkan kewenangan penanganan sengketa hasil Pemilukada dari Mahkamah Konstitusi (MK) ke Mahkamah Agung (MA) mengundang protes. Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menilai rencana pengalihan penanganan sengketa Pemilukada melalui revisi UU Nomo 24 tahun 2003 tentang MK merupakan keputusan yang terburu-buru.

"Seluruh revisi undang-undang, tak diseriusi oleh DPR dan pemerintah. Hal-hal yang sebenarnya sudah substansial diobrak-abrik. Malah masalah yg belum disentuh yang sangat penting, misalnya penegakan hukum Pemilu tak ada revisi yang signifikan," ujar Veri Junaidi dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) di Jakarta, Selasa (14/6).

Veri pun mendorong agar MK tetap diberi kepercayaan menangani sengketa Pemilukada. Meskipun begitu, perlu juga penataan tentang persoalan terkait Pemilukada yang bisa diselesaikan di Pengadilan Negeri.

"Tidak seharusnya semua sengketa Pemilu dilakukan di MK. Ada yang bisa melalui proses pengadilan negeri. Kalau memang tidak bisa diselesaikan baru ke MK," tambahnya.