Sengketa Proyek Hotel Mewah Ta'aktana Dibawa ke Pengadilan, KWI Diharap Turun Tangan
jpnn.com, JAKARTA - Labuan Bajo kembali menjadi sorotan dengan hadirnya Ta'aktana, a Luxury Collection Resort & Spa, sebuah penginapan mewah yang menawarkan pengalaman tak terlupakan, termasuk pemandangan laut yang memukau.
Namun, proyek pembangunan hotel dan resort tersebut ternyata masih menyisakan konflik yang cukup pelik antara pihak kontraktor dengan pemilik.
PT Nusa Raya Cipta (NRC) selaku kontraktor utama hotel telah menempuh jalur hukum dengan mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Jakarta Selatan.
Ada empat pihak yang menjadi tergugat dalam perkara ini, yakni PT Fortuna Paradiso Optima (FPO), Renaldus Iwan Sumarta, Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) dan PT Marriott International Indonesia.
"Gugatan diajukan bukan untuk isi dan pelaksanaan perjanjian kerja samanya, melainkan karena adanya perbuatan melawan hukum kepada NRC," kata kuasa hukum PT NRC dari kantor hukum Ferry Ricardo & Partners Law Firm dalam keterangannya, Sabtu (7/3).
Untuk diketahui, TA'AKTANA lahir dari kemitraan KWI sebagai pemilik dengan PT Marriott International Indonesia.
Mereka pun mempercayakan pembangunan kepada PT FPO yang selanjutnya menunjuk PT NRC jadi kontraktor utama.
Pihak NRC pun berharap gugatan ini dapat menjadi perhatian dari KWI dan mendorong organisasi keagamaan untuk berperan sebagai mediator antara penggugat dengan PT FPO.
PT Nusa Raya Cipta (NRC) selaku kontraktor utama hotel telah menempuh jalur hukum dengan mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Jakarta Selatan.
- Korban Kebakaran Depo Plumpang Menang Gugatan di PN Jakarta Selatan
- Eks Bupati Kuansing Sukarmis Ditahan Jaksa terkait Korupsi Rp 22,6 Miliar
- Bertemu Ketua KWI, DPP Patria Bahas Sejumlah Agenda Strategis Termasuk Kedatangan Paus Fransiskus
- Hadirkan 3 Saksi, Kuasa Hukum Budi Said Sebut Ada yang Janggal dalam Perkara Kliennya
- Jalani Sidang Kasus Senpi Ilegal, Dito Mahendra Selalu Dikawal Bodyguard
- Terungkap Alasan Wulan Guritno Seret Masalah Utang Sabda Ahessa ke Jalur Hukum