Sengketa Simulator, SBY-MK Harus Turun Tangan

Kedua, bila Presiden tak kunjung bertindak, masyarakat bisa ajukan kasus yang memiriskan itu ke ranah hukum, yaitu ke MK. Langkah ini kata dia, merupakan upaya beradab dalam negara hukum agar ada kepastian hukum. Masyarakat bisa meminta MK untuk menguji Undang-undang (UU) 30/2002. Dengan itu kita berharap MK bisa secepatnya keluarkan putusan-sela agar Polri & KPK cooling-down, menangguhkan smntara seluruh penanganan kasus sampai keluarnya putusan MK yang final dan mengikat.

"Kita berharap MK dalam putusan pengujian UU itu memberikan tafsiran atas sengketa kewenangan terkait pelaksanaan UU dimaksud. Dengan demikian, konflik Polri-KPK diselesaikan secara hukum," ucapnya.

Lukman menjelaskan Polri dan KPK adalah sama-sama lembaga penegak hukum. Karenanya, konflik yang berlarut-larut antar keduanya harus diakhiri segera karena mengancam sendi-sendi kehidupan kenegaraan. (awa/jpnn)