Senin, Paling Telat Pertimbangan DPR Diserahkan ke Jokowi

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto mangatakan keterlibatan sejumlah pakar hukum tata negara untuk membahas nomenklatur formasi kabinet yang diajukan Presiden Joko Widodo ke DPR, tidak untuk mengintervensi hak prerogatif presiden.
"Pembahasan nomenklatur formasi kabinet oleh DPR bersama pakar hukum tata negara bukan dalam rangka mengintervensi presiden, tapi untuk penguatan legalitas nomenklatur yang diajukan Presiden RI kepada DPR," kata Agus Hermanto, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Jumat (24/10).
Dari sisi legalitas lanjutnya, masa pengajuan nomenklatur tersebut sangat terbatas. "Hanya tujuh hari. Jika DPR tidak menjawab, formasi kabinet sah. Berarti DPR tidak mutlak memberikan pertimbangan," tegasnya.
Karena limitasi waktu yang sangat pendek itu pula lanjut politisi Partai Demokrat itu, DPR melibatkan para pakar agar jawaban DPR nantinya bisa memperkuat formasi kabinet baik secara akademik, politik maupun legalistik.
"Paling lambat, Senin depan (27/10), pertimbangan DPR sudah sampai ke Presiden RI," imbuhnya. (fas/jpnn)
JAKARTA - Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto mangatakan keterlibatan sejumlah pakar hukum tata negara untuk membahas nomenklatur formasi kabinet yang
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Lawan Kebijakan Tarif Impor AS, Ketum JAMAN: Siapkan Strategi untuk Perkuat Kemandirian Nasional
- Halalbihalal Perdana, Wali Kota Semarang Nilai Libur Lebaran Terlalu Panjang
- Sanksi Tegas Mengintai Lucky Hakim Usai Pelesiran ke Jepang, Gubernur Jabar: Ini Peringatan!
- Saat Halalbihalal Bersama ASN, Gubernur Jateng Jateng Ahmad Luthfi Tegaskan Larang Jual Beli Jabatan
- Bela Dasco, Iwan Sumule: Media Jangan Berhalusinasi Merusak Nama Baik
- MPSI Minta Masyarakat Tak Ragu Komitmen Prabowo Lakukan Reformasi Pemerintahan