Sentil DJP soal 9 Juta Hektare Kebun Sawit Tak Bayar Pajak, Cak Imin: Telusuri!

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) meminta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengusut temuan Menko Marves Luhut Pandjaitan terkait 9 jutaan hektare perkebunan kelapa sawit tidak membayar pajak.

“Temuan Pak Luhut ini saya kira harus ditelusuri betul oleh DJP, usut sampai tuntas," kata pimpinan DPR bidang Korkesra itu dalam keterangan di Jakarta, Kamis (11/5).

Dia menyebut ketidaktaatan perusahaan perkebunan sawit dalam membayar pajak jelas merugikan negara.

"Sembilan juta hektare lahan sawit ini sangat luas, kalau mereka belum bayar pajak tentu negara dirugikan,” lanjutnya.

Ketua umum PKB itu menilai koordinasi antarkementerian dan lembaga juga perlu dilakukan untuk menelusuri keabsahan pengusaha yang tidak bayar pajak tersebut.

Selain itu, pemerintah juga perlu menggali sudah berapa lama pemilik kebun sawit itu tidak membayar pajak.

“Telusuri betul siapa-siapa yang menunggak pajak. Dan kalau memang ada pelanggaran, ya tindak tegas sesuai aturan,” ujarnya.

Cak Imin juga mengapresiasi hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap hasil laporan Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit (BPDKS)>