Sentil Luhut, Filep: Rakyat Papua Butuh Jawaban, Bukan Somasi

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua I Komite I DPD RI Dr. Filep Wamafma menyoroti somasi yang dilayangkan oleh Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan kepada Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar dan Koodintaor KontraS Fatia Maulidiyanti.

Menurut Filep, Luhut Panjaitan terkesan emosional dan kekanak-kanakan menanggapi kajian cepat yang dilakukan oleh YLBHI, KontraS, LBH Papua dan rekan-rekan lainnya.

“Ini kajian berdasarkan data yang menyebut nama-nama di balik konsesi tambang di Papua. Kalau tidak benar, silakan buka data yang benar ke publik. Data, ya dilawan dengan data! rakyat Papua butuh jawaban, bukan somasi terkait dengan temuan tersebut. Somasi tidak dapat menghilangkan keresahan dan ketakutan rakyat Papua,” kata Filep dalam keterangan pers di Jakarta, Minggu (29/8).

Menurut Filep Wamafma yang juga Akademisi asal Papua Barat ini, hasil kajian cepat yang menyimpulkan adanya praktik bisnis militer kaki kedua di Intan Jaya, sekaligus menyingkap adanya potensi kepentingan ekonomi harus menjadi kajian yang lebih serius.

Dia menganggap data tersebut tidak bisa dianggap main-main jika semua pihak benar-benar ingin memperbaiki Tanah Papua.

Senator Papua Barat ini mengkhawatirkan jika data tersebut benar adanya, hal itu akan membangkitkan semangat perlawanan Orang Asli Papua (OAP) terhadap para oligarki yang selama ini terus menguras kekayaan SDA Papua khususnya di Intan Jaya.

Apa lagi, kata Filep, masyarakat sipil terus-menerus menjadi korban konflik berkepanjangan antara TNI/Polri dan OPM.

“Di Intan Jaya, sekitar lebih 1.200 masyarakat sipil yang terdata sebagai pengungsi, termasuk di dalamnya perempuan dan anak-anak. Mereka melarikan diri karena takut jadi korban salah tembak! Semua itu karena banyaknya TNI/Polri yang diturunkan dan terus terjadi baku tembak dengan TPNPB. Kalau benar ujung-ujungnya semua ini karena motif ekonomi, harus memakan korban berapa banyak lagi?” tegas Filep bernada geram