Sentil Wakil Rakyat, Ketua BEM UI: Setop Politisasi Vaksin Nusantara

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) Leon Alvinda Putra mengkritisi Komisi IX DPR RI terkait vaksin nusantara.
Dia menilai komisi yang membidangi kesehatan itu cenderung mengabaikan penjelasan detail Kepala BPOM Penny K. Lukito terkait uji klinis fase I vaksin nusantara yang digagas mantan Menkes Terawan Agus Putranto beberapa waktu lalu.
Menurut Leon, vaksin Covid-19 memang sangat diperlukan saat ini, tetapi bukan berarti mengabaikan prosedur yang telah ditetapkan.
Bahkan, Presiden Joko Widodo mendukung semua pengembangan vaksin, tetapi memercayakan evaluasi penilaiannya kepada BPOM.
"Berdasarkan hasil uji klinis BPOM, ternyata vaksin nusantara ini belum lulus uji klinis fase satu. Ini berarti vaksin nusantara belum lulus penilaian oleh BPOM," ucap Leon dalam keterangannya kepada media, Minggu (11/4).
Oleh karena itu, Leon mengimbau semua pihak memahami bahwa vaksin harus memenuhi standar yang berlaku, serta melewati tahapan uji klinis secara benar mengacu prosedur yang telah ditetapkan.
"Meskipun produk anak bangsa, tidak lantas asal-asalan sehingga bisa mengorbankan nyawa banyak orang karena dipolitisir," tegas Leon.
Dia pun mengingatkan agar jangan ada manuver atau politisasi yang cenderung membabi buta dari para wakil rakyat di Senayan terhadap vaksin yang awalnya bernama Joglosemar (Jogja-Solo-Semarang) itu.
Ketua BEM UI Leon Alvinda Putra meminta DPR menghentikan politisasi vaksin nusantara dan menyerahkan pada tahapan uji klinis.
- Muktamar Ke-32 IDI, Praktisi Serukan Kebijakan Kesehatan Berkeadilan
- KKI Temukan 40% Galon Guna Ulang Sudah Berusia di Atas 2 Tahun, Ini Bahayanya
- KKI: 75% Distribusi Galon Guna Ulang Tidak Penuhi Standar Keamanan
- IDI: Agustiani Tio Bisa Berobat ke Luar Negeri Jika Fasilitas di Indonesia Tidak Memadai
- Perlunya Kewaspadaan Soal Kosmetik yang Banyak Dipromosikan di Medsos
- Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen, Menekraf Dorong BPOM Bantu UMKM Tumbuh