JPNN.com 
Sentil Wakil Rakyat, Ketua BEM UI: Setop Politisasi Vaksin Nusantara
Sebab, mengacu rekaman rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IX DPR bersama BPOM pada 10 Maret dan 8 April yang viral di media sosial, tampak beberapa anggota dewan menekan atau mengintervensi BPOM.
"Wakil rakyat dari komisi kesehatan DPR RI seharusnya bisa memahami dengan utuh bahwa vaksin itu berbasis saintifik dan berisiko, sehingga sangat ketat pengaturannya. Sikap BPOM yang tetap memegang teguh peraturan harus didukung oleh semua pihak," ujar Leon.
Sementara itu, Ketua Satgas Covid-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zubairi Djoerban mendukung langkah Kepala Badan POM Penny Lukito belum memberikan izin uji klinis tahap dua vaksin nusantara.
"Kalau belum memenuhi kaidah klinis, ya, kepala BPOM akan bilang belum. Integritas Badan POM juga sudah teruji ketika merilis EUA untuk Sinovac," sebut Zubairi.
Dia mendukung penuh pengembangan obat dan vaksin dalam rangka kemandirian Indonesia di bidang farmasi. Dia pun memuji ketegasan dan transparansi BPOM selama ini demi menjaga keamanan, mutu, efikasi dan manfaat vaksin.
"Publik harus diinformasikan dan dicerdaskan dengan penuh tanggung jawab tinggi dari kita semua," kata Zubairi. (esy/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Ketua BEM UI Leon Alvinda Putra meminta DPR menghentikan politisasi vaksin nusantara dan menyerahkan pada tahapan uji klinis.
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad
- KKI: 75% Distribusi Galon Guna Ulang Tidak Penuhi Standar Keamanan
- IDI: Agustiani Tio Bisa Berobat ke Luar Negeri Jika Fasilitas di Indonesia Tidak Memadai
- Perlunya Kewaspadaan Soal Kosmetik yang Banyak Dipromosikan di Medsos
- Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen, Menekraf Dorong BPOM Bantu UMKM Tumbuh
- Cuma Indonesia yang Ribut soal Galon Polikarbonat, Eropa & Amerika Santai Saja
- Survei KKI: Konsumen Desak Pelabelan BPA pada Galon Guna Ulang Dipercepat
