Sentilan Bu Mega buat Airlangga Golkar di Pembukaan Kongres PDIP
jpnn.com, DENPASAR - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri sempat menyentil Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto agar konsisten soal jabatan ketua DPR bagi partai pemilik kursi terbesar di parlemen. Presiden Kelima RI itu melontarkan sentilannya saat membuka Kongres V PDIP di Grand Inna Hotel, Sanur, Bali, Kamis (8/8).
Merujuk Undang-undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) maka jabatan kursi ketua DPR menjadi hak partai pemilik kursi terbanyak di parlemen. Megawati mengingatkan Airlangga agar konsisten dengan ketentuan di UU MD3.
"Pak Airlangga, jangan mblenjani (mengingkari, red) loh. MD3 loh," kata Megawati ditimpali riuh peserta Kongres V PDIP dan para tamu undangan. Airlangga dan sejumlah ketua umum parpol lainnya juga hadir pada forum itu.
BACA JUGA: Jokowi Pastikan PDIP akan Mendapat Kursi Paling Banyak di Kabinet
Pada Pemilu 2009, Partai Demokrat sebagai pemenang pemilu langsung memperoleh jabatan kurdi ketua DPR 2009-2014. Namun, hal itu tak berlaku pada PDIP yang menjadi pemenang Pemilu 2014.
Jelang berakhirnya masa jabatan DPR 2009-2014, UU MD3 direvisi. Pemenang pemilu pun tak otomatis berhak atas jabatan ketua DPR.
"Dilihat ini sama anak-anakku. Zaman dulu kita dikibuli terus loh. Untung Bu Mega lapang dada," kata putri Proklamator RI Bung Karno itu.
"Katanya partai pemenang jadi Presiden RI, eh, kue dipotong. Gile. Ini republik Indonesia yang kita cintai, gile deh," kata Megawati dalam acara yang dihadiri Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla itu.
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sempat menyentil Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto agar konsisten soal jabatan ketua DPR yang diatur dalam UU MD3.
- Bukan Menyalahkan Prabowo soal PPN 12 Persen, Deddy Singgung Rezim Jokowi
- Paket Insentif Ekonomi dari Pemerintah Jadi Angin Segar bagi Industri Otomotif
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi