Sentimen Publik terhadap Perpanjangan Masa Jabatan Kades Sangat Buruk

Sentimen Publik terhadap Perpanjangan Masa Jabatan Kades Sangat Buruk
Massa dari Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia berunjuk rasa di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (17/1/2023) soal revisi UU Desa. (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/rwa)

Kemudian, sebesar 6,9 persen perbincangan mengaitkan topik perpanjangan masa jabatan kades dengan duo PKB harus kekuasaan, salah satunya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

"Yang menarik adalah duo PKB, Cak Imin dan Abdul Halim disorot sebagai dua pihak yang mewacanakannya. Ini menjadi catatan publik,” kata Wija.

Menurut dia, jika negara atau pemerintah sensitif, maka data yang diinformasikan melalui analisis big data ini seharusnya menjadi informasi bahwa sebagian besar publik tidak setuju dengan perpanjangan jabatan kades.

Wija juga mengungkapkan ada empat isu lainnya yang ramai diperbincangkan di media sosial, yakni soal penundaan pemilu, kredibilitas KPU, kemunduran demokrasi, dan politik dinasti.

"Publik mengikuti dan mengamati apa yang berlangsung, dan memberikan reaksi,” ucap Wija.(antara/jpnn)

LP3ES menyebut sentimen publik terhadap rencana perpanjangan masa jabatan kades sangat buruk. Dua tokoh ini menjadi sorotan.


Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News