Sentralisasi Guru Jangan Asal-asalan

JAKARTA - Rencana Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) untuk menarik wewenang guru dan kepala sekolah dari dareah ke pusat, mendapatkan respon positif dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Mereka mengingatkan, supaya Kemendiknas tidak asal-asalan menjalankan kebijakan sentraliasi tenaga pendidik tersebut.

Ketua Pengurus Besar (PB) PGRI Sulistyo menuturkan, kebijakan sentraliasi tenaga pendidik ini beresiko jika tidak dilakukan dengan kajian yang mendalam. "Jangan sampai nanti nasib guru ibarat keluar dari lubang ular, masuk lubang buaya," kata dia saat dihubungi berada di Tuban, Sabtu (25/6).

Sulistyo menuturkan, isu sentraliasi tenaga pendidikan sudah dibahas di internal PGRI sejak tahun lalu. Bahkan, juga sudah disampaikan di depan presiden SBY. Menurut kajian PGRI, muncul tiga alasan untuk segera dijalankan sentralisasi guru.

Ketiga alasan tadi adalah, jika distribusi guru lintas kabupaten, kota, serta provinsi tidak berjalan baik. Selanjutnya, jika guru masih terus menjadi korban kebijakan politik lokal. Dan terakhir jika guru masih belum mendapatkan pembinaan pengembangan profesi yang mumpuni.