Sepakat Anti Korupsi, Beda Pendapat Soal Isi

Kesepakatan kelima, bila masih ada perubahan usulan KPK terkait RPP Penyadapan, maka harus segera segera diajukan ke Depkumham dan Depkominfo.

"Keenam, kami sepakat menampung dan membahas masukan dari masyarakat sebagai bahan dari uji publik dalam proses pembuatan RPP tentang tata cara intersepsi," tutur Tifatul.

Ditanya soal perlunya ijin pengadilan sebelum melakukan penyadapan, Tifatul mengakui bahwa pada pertemuan dengan KPK itu memang ada dua masalah yang dibahas intens. "Tadi ada dua hal yang agak panjang kita bahas, pertama ijin pengadilan dan yang kedua adalah Pusat Intersepsi Nasional (PIN)," sebut Tifatul.

Menteri asal PKS itu menambahkan, semua masukan KPK telah dicatat dan akan ditampung pemerintah. "Sebab dua point ini (ijin pengadilan dan PIN) mendapat porsi yang lebih besar dan akan disempurnakan pada pembahasan berikutnya," tuturnya.