Separator Busway Hamburkan Rp 160 Miliar

Sanusi mengungkapkan, selain salah dalam pengkajian pembangunan separator, pemprov juga tidak cermat dalam pengoperasian feeder busway. Yakni, terkait pembelian tiket, dimana masyarakat musti membayar lagi sebesar Rp 3000 agar bisa memanfaatkan jasa feeder. Harusnya, sistem tiket dijadikan terintegrasi atau sudah tergabung dengan tiket busway. "Jadi harusnya dengan dengan hanya membayar Rp 3.500 (tiket busway) penumpang sudah bisa sekaligus menikmati jasa feeder. Tidak seperti sekarang, yang hanya berorientasi pada pendapatan dengan mengorbankan kepentingan masyarakat," tegasnya.

 

Anggota DPRD`DKI lainya, Achmad Husein Alaydrus, menegaskan kekecewaanya pada kondisi busway saat ini. Sejak diluncurkan pertama kali 2004 silam oleh mantan Gubernur Sutiyoso, busway tak banyak mengalami perkembangan. Buktinya, target penambahan koridor hingga 15 koridor tak kunjung terealisasi. Sementara di sisi lain, pelayanan kenyamanan kepada masyarakat juga tak kunjung meningkat.

"Buktinya, sampai saat ini aksi kejahatan seperti pelecehan seksual dan pencopetan masih kerap terjadi. Selain itu, busway juga kerap rusak bahka ada yang sampai terbakar," tandasnya. (wok/pes)