Separuh APBD Tak Terserap

Namun, menurut dia, untuk menyerap APBD masih ada waktu hingga Desember. "Kami masih berupaya menyerap dana APBD semaksimal mungkin. Dari proyek fisik hingga pengadaan untuk menghidari tingginya silpa," imbuhnya.

Pertengahan Desember, semua proyek di Kukar harus distop. "Pada tanggal 15 November semua proyek wajib dihentikan, supaya tak membludak akhir tahun surat pertangungjawaban (SPj) yang disampaikan masing-masing instansi," jelasnya.

Di lain hal, yang membuatnya heran banyak kalangan menyebut anggaran untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) terbesar. Padahal tidak, karena dari bagian keuangan  melayani gaji pokok PNS hingga bupati. "APBD belanja PNS seolah-olah banyak, padahal tidak. Yang banyak itu untuk biaya pelatihan," tuturnya.

Ditanya soal penyaluran bantuan sosial (bansos), dia menyebut organisasi tak lagi diberi bansos. Keculi ada oranisasi cabang hingga pusat yang terdaftar. "Seperti Komite Pemuda Nasional Indonesia (KNPI) tetap mendapat bansos, karena organisasi ini terdaftar dari kabupaten, provinsi, hingga pusat," jelasnya.