Seperti Ini Cara Golkar Cegah Politik Uang saat Munas

jpnn.com - JAKARTA – Beragam cara dilakukan Partai Golkar untuk mencegah politik uang pada pemilihan ketua umum dalam musyawarah nasional, April 2016. Di antaranya ialah melibatkan KPK, Polri, TNI, PPATK, aktivis hingga budayawan.

Selain itu, munas juga akan menerapkan aturan berbeda tentang calon yang diusung menjadi ketum. Biasanya, calon harus mendapatkan 30 persen dukungan secara tertulis dari DPD I dan II untuk maju.

Namun, tata tertib itu akan dihapus dalam munas nanti. “Itu menjadi media transaksional,” tegas fungsionaris DPP Golkar Ahmad Dolly Kurnia di Jakarta, Minggu (28/2).

Dia mengklaim, hampir semua pengurus di DPP setuju jika syarat dukungan 30 persen secara tertulis itu dihapus. Semua tahapan, baik saat masih bakal calon, menjadi calon, kemudian pemilihan ketum harus dilaksanakan di dalam bilik suara dan menganut asas langsung, umum, bebas, rahasia.

“Tanpa ada tekanan, intimidasi  kekuasaan,” katanya.

Bahkan, terbuka kemungkinan munas nanti akan dilakukan dalam tiga tahap. Dia menilai, politik uang bakal berkurang jika calon semakin banyak.

 “Jadi, berkembang wacana satu pemegang suara bisa calonkan tiga orang. Dengan banyak calon dan tahapan, orang berduit akan pusing kepalanya.  Dia akan banyak biaya akan keluar. Nah, ini  mungkin mengurangi politik uang,” papar Dolly. (boy/jpnn)