Sepertinya Ada Dua Mazhab soal Impor Beras di Kabinet Kerja
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IV DPR Viva Yoga Mauladi mengatakan, ada dua mazhab dalam Kabinet Kerja soal perlu atau tidak impor beras. Menurutnya, dua mazhab itu berseberangan dalam kebijakan impor beras.
Viva mengatakan, satu mazhab yang dipelopori Kementerian Pertanian menolak impor beras. Di sisi lain, kata legislator Partai Amanat Nasional (PAN) itu, ada mazhab impor beras yang dipelopori Kementerian Perdagangan.
"Jadi PAN melihat ada dua mazhab kebijakan berbeda di pemerintah, yaitu Kementan dan Kementerian Perdagangan," kata Viva di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (22/1).
Menurut Viva, Kemendag menyatakan terjadinya kenaikan harga karena suplai dan permintaan tak seimbang. Di saat permintaan meningkat, ternyata stoknya kurang sehingga harga naik.
Sementara Kementan menyebut pasokan beras mencukupi karena ada panen raya hingga Februari. Kementan pun menganggap impor beras tak perlu dilakukan.
Karena itu Viva meminta pemerintah segera menyudahi polemik itu. Sebab, kebijakan soal impor beras justru menunjukkan ketidakkompakan di internal pemerintah.
"Perbedaan mazhab pemikiran ini harus segera disudahi, mungkin juga bosan ini setiap waktu terulang terus. Hari ini kita lihat ada kebijakan saling menegasikan antara Kemendag dan Kementan padahal dalam satu tubuh pemerintah," pungkas legislator yang membidangi urusan pertanian itu.(fat/jpnn)
Wakil Ketua Komisi IV DPR Viva Yoga Mauladi mengatakan, ada dua mazhab dalam Kabinet Kerja soal perlu atau tidak impor beras. Yakni kubu Kementan dan Kemendag.
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
- Kementan Beri Pendampingan dan Penerapan Mekanisme ke Petani di Merauke
- Kementan Perkuat Integrasi Pelaku Usaha Dukung Daya Saing Produk Hortikultura Lewat Forum Ini
- Dukung Pangan Bergizi, Kementan Gelar Bimbingan Teknis Pemanfaatan Pekarangan
- Soal Rencana Impor Beras 1 Juta Ton, DPR Minta Pemerintah Serap Gabah Petani Lokal Dahulu
- Kejagung Tetapkan Tom Lembong Sebagai Tersangka, Inilah Kasusnya
- KPK Panggil Auditor Utama BPK terkait Kasus Korupsi X-Ray di Kementan