Sepertinya Kartel Beras Lebih Berdaya ketimbang Pemerintah

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Zainut Tauhid Sa'adi yang membidangi pertanian menduga ada kartel beras yang mampu menakut-nakuti pemerintah. Akibatnya, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan memutuskan untuk mengimpor beras di saat petani sedang panen.

Zainut mengatakan, sebelumnya Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sempat mengumbar pernyataan bahwa stok beras 2018 aman karena ada panen raya hingga berlimpah. Karena itu, hal yang perlu dipertanyakan adalah perbedaan data antara Kementerian Pertanian dengan Kementerian Perdagangan soal stok beras nasional.

"Jika tidak keduanya, berarti ada pihak ketiga yaitu gurita besar yang bernama kartel sengaja ingin mengambil keuntungan di tengah kelemahan data birokrasi kita. Hal ini membenarkan anggapan bahwa negara memang tidak berdaya berhadapan dengan para mafioso pangan yang rakus memburu rente semata," ujar Zainut, Senin (15/1).

Dia menambahkan, masalah seperti itu sudah beberapa kali terulang. Solusi yang paling cepat serta praktis adalah melakukan impor dengan alasan untuk menambah stok beras nasional agar harga di pasar bisa terkendali dan normal kembali.

"Menurut saya kebijakan impor beras bukanlah hal tabu, karena untuk tujuan memenuhi kebutuhan pokok rakyat Indonesia. Bahkan dalam kondisi tertentu jika tidak dilakukan impor akan membahayakan kehidupan masyarakat, maka kegiatan impor beras tersebut menjadi wajib hukumnya," kata Zainut di Jakarta, Senin (15/1).

Yang menjadi masalah, lanjut politikus FPPP adalah jika impor beras itu dilakukan saat bersamaan dengan musim panen. Hal tersebut menjadi tindakan yang tidak bijaksana dan sangat melukai perasaan para petani. 

"Kasihan mereka sudah bekerja keras banting tulang memeras keringat begitu panen tiba harganya jatuh dan tidak sesuai dengan harapan mereka," ucapnya.(esy/jpnn)