Sepertinya Kasus Suap Idrus Marham Jadi Alat Menekan Golkar

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Fajar Arif Budiman menilai kasus suap proyek PLTU Riau-1 telah dimanfaatkan untuk menekan Golkar. Terlebih, sudah dua kader Golkar yang tersert kasus itu, yakni Idrus Marham dan Eni M Saragih.

Dalam pandangan Fajar, kasus suap yang ditangani KPK itu telah meruncingkan friksi di internal partai pimpinan Airlangga Hartarto tersebut terutama terkait dukungan di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. "Hal ini harus dilihat sebagai situasi riak-riak politik setelah Airlangga tidak dipilih sebagai cawapres oleh Jokowi (Joko Widodo, red),” kata Fajar sebagaimana diberitakan JawaPos.Com.

Direktur eksekutif Poldata Indonesia itu menuturkan, sumbangan dari pengusaha untuk kegiatan partai apalagi sebesar Golkar merupakan hal lazim. Masalahnya, katanya, tidak semua orang tahu pasti adal uangnya.

Sedangkan Airlangga sejak menggantikan Setya Novanto sebagai ketua umum partai beringin hitam itu sudah mencanangkan Golkar Bersih. "Justru di bawah kepemimpinan Airlangga, visi Golkar Bersih terlihat signifikan dan menjadi sebuah pencapaian bagi kepemimpinan Airlangga secara khusus," ujar Fajar.

Alumnus Universitas Padjadjaran Bandung itu menambahkan, pengunduran diri Idrus Marham dari jabatan menteri sosial karena terseret kasus suap PLTU Riau-1 justru menjadi bukti nyata komitmen Partai Golkar di era kepemimpinan Airlangga untuk bersih-bersih dari kasus korupsi. Bahkan, Idrus mengundurkan diri dari Mensos sebelum KPK mengumumkan namanya sebagai tersangka korupsi.

Sementara Wakil Sekjen Golkar Christina Aryani menyatakan,  partainya di bawah kepemimpinan Airlangga sudah sepakat untuk berbenah dan membersihkan diri. Bahkan, pengurus yang terseret korupsi harus mundur dari kepengurusan Golkar.

"Semua pengurus DPP di era Airlangga telah diminta menandatangani Pakta Integritas. Jika ternyata tetap ada juga kader yang terlibat korupsi, maka mereka harus mundur dari partai," tambah Christina.

Sebelumnya KPK menangkap Eni di rumah Idrus Marham. KPK menduga Eni yang juga Wakil Ketua Komisi VII DPR telah menerima suap dari pengusaha energi Johannes B Kotjo.