Sepertinya Pemerintah Ogah Laksanakan Rekomendasi TPF Munir

jpnn.com - JAKARTA - Mantan Sekretaris Tim Pencari Fakta (TPF) Kasis Meninggalnya Munir, Usman Hamid mengungkap kejanggalan di balik tindak lanjut atas hasil investigasi mereka. Padahal, rekomendasi dari hasil investigasi TPF Munir sudah menyinggung tentang pihak-pihak yang harusnya bertanggung jawab.
"Hasilnya adalah temuan fakta mengenai pembunuhan Munir. Serta kesimpulan dan rekomendasi untuk penyelesaiannya," katanya seperti diberitakan JawaPos.Com Minggu (16/10).
Rekomendasi TPF Munir sudah diserahkan ke Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) semasa masih menjadi Presiden RI. Hanya saja, katanya, tak semua rekomendasi tim dilaksanakan pemerintah.
"Ada yang dilaksanakan, sebagian belum," kata dia lagi. Namun, Usman enggan memerinci rekomendasi TPF Munir yang sudah ataupun yang belum dilaksanakan pemerintah.
Terkait pernyataan Kementerian Sekretariat Negara yang menyebut dokumen TPF Munir telah hilang, Usman malah mencibirnya. "Sanggahan seperti itu hanya memperlihatkan bahwa mereka (Kemensesneg) defensif dan kurang profesional," ucap dia.
Mantan koordinator KontraS itu menegaskan, fakta baru akan terungkap bila pemerintah terutama Polri dan Kejaksaan Agung serius menindaklanjuti rekomendasi TPF Munir. ”Jaksa Agung dan Kapolri dapat menempuh upaya hukum secara langsung tanpa menunggu laporan (dokumen rekomendasi) itu ditemukan," tegasnya.
Sebab, katanya, masih ada sejumlah fakta yang tertutup di balik kematian Munir. Karenanya, otak di balik kematian Munir akan terungkap jika Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Jaksa Agung M Prasetyo melakukan langkah proaktif.
JAKARTA - Mantan Sekretaris Tim Pencari Fakta (TPF) Kasis Meninggalnya Munir, Usman Hamid mengungkap kejanggalan di balik tindak lanjut atas hasil
- Barisan Pembaharuan: Semua Pihak Harus Hormati KPK Tahan Hasto
- Jawab Sanggah PPPK Tahap 2 Berlangsung, Panselda Harus Menyelamatkan Honorer TMS
- Penuh Semangat, Mendagri Tito Ikuti Senam Pagi bersama Para Kepala Daerah di Magelang
- Akademisi Mendesak Supaya Dominus Litis jadi Bagian RUU KUHAP
- Iwakum Kecam Aksi Doxing terhadap Wartawan Seusai Demo Indonesia Gelap
- Dukung Kelancaran Arus Mudik Lebaran 2025, Hutama Karya Percepat Tol Palembang-Betung