Sepertinya Prabowo Tak Tahu Beda Bantuan dengan Pencitraan

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komarudin menilai pernyataan Prabowo Subianto yang menyebut bantuan dari pemerintah untuk warga Rohingya sebagai pencitraan tak terlepas dari rivalitas ketua umum Partai Gerindra itu dengan Presiden Joko Widodo. Ujang menyebut pernyataan Prabowo itu merupakan bagian dari persaingan menuju Pemilu Presiden 2019.
"Mungkin karena rivalitas politik antara Prabowo dengan Jokowi di 2019 yang akan datang, bantuan untuk Rohingya dibilang pencitraan," ujarnya, Minggu (17/9).
Direktur eksekutif Indonesia Politikan Review (IPR) itu menambahkan, sebenarnya pernyataan Prabowo bukan hal mengejutkan. Sebab, tugas Gerindra sebagai oposisi memang mengkritik dan mengawasi pemerintah.
Namun, kata Ujang, seharusnya Prabowo juga bisa membedakan antara bantuan dengan pencitraan. Sebab, kurang pas jika bantuan dianggap sebagai pencitraan.
"Kita harus mengkritik pemerintah secara konstruktif. Namun kurang pas jika bantuan untuk Rohingya disebut pencitraan," tegas Ujang.
Lagi pula, membantu etnis Rohingya yang kini tertindas dan terusir merupakan kewajiban dan panggilan rasa kemanusian. Selain itu, kata ujang, pemerintahan Presiden Jokowi juga sudah menunjukkan kerja nyata dalam membantu warga Rohingya, termasuk mendekati pemerintah Myanmar.
"Menurut hemat saya itu bagian dari bentuk kepedulian rakyat Indonesia. Dan kebetulan bantuannya disalurkan oleh pemerintah," pungkas Ujang.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menganggap bantuan kemanusiaan yang diberikan Indonesia untuk warga etnis Rohingya hanyalah bentuk pencitraan. Prabowo beralasan, pemerintah Indonesia semestinya bisa disegani sehingga bisa melakukan upaya maksimal dalam membantu warga Rohingya yang terusir dari Myanmar.(dna/JPC)
Pernyataan Prabowo Subianto tentang pencitraan pemerintah di balik bantuan untuk Rohingya bukanlah hal mengejutkan. Pernyataan itu tak terlepas dari rivalitas.
Redaktur & Reporter : Antoni
- Prabowo Minta Struktur Komisaris BUMN Dirampingkan, Diisi Profesional
- Prabowo Resmi Lantik 31 Dubes LBBP, Satunya Kader PDIP
- Politikus PDI Perjuangan Ini Dilantik Prabowo Jadi Dubes RI untuk Italia
- Pengamat: Pengesahan RUU TNI Jadi Warning Bahaya Deligitimasi Kekuasaan Pemerintahan Prabowo
- Seusai Berucap Kontroversial soal Kepala Babi, Hasan Nasbi Kini Bilang Begini
- Seharusnya Hasan Nasbi Bicara Pengusutan Teror, Bukan Saran agar Tempo Masak Kepala Babi