Sepuluh Parpol Gugat Thershold 2,5%

Tiga, pasal 202 ayat (1) UU Pemilu jelas bertentangan dengan pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menjamin bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan.

Terakhir, UU Pemilu tersebut bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pada kesempatan sama, ketua umum PNBK Eros Djarot menyatakan, logikanya jika MK sudah memutuskan bahwa caleg yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai caleg jadi maka seharusnya ambang batas 2,5 persen itu tidak berlaku. Menurutnya, seharusnya caleg yang jelas-jelas dipilih langsung oleh rakyat dengan suara terbanyak tidak terdegradasi oleh aturan ambang batas 2,5 persen.

“Dengan sistem suara terbanyak, seharusnya tidak boleh ada kursi yang menguap gara-gara tidak mampu meraih 2,5 persen suara sah nasional,” ulasnya.