Sepuluh Tahun Berkuasa, SBY Dinilai tak Urus Konflik Tanah

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diduga sengaja mengendus isu ancaman Pemilu 2014 yang juga bertepatan dengan akhir masa jabatannya untuk menutupi gagalnya penyelesaian berbagai konflik agraria di seluruh daerah.

Hal tersebut dikatakan Junisab Akbar, Ketua Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW), ketika menyampaikan Catatan Akhir Tahun IAW tentang kinerja Presiden SBY, "10 tahun Memerintah", di Jakarta, Minggu (15/12).

"Presiden SBY gelisah dengan perkiraan ancaman terhadap Pemilu 2014. IAW menduga ada dua hal yang patut untuk kita cermati. Pertama, menunjukkan SBY hanya senang mengurusi politik tapi malas mengevaluasi kinerja para pembantunya. Kedua, untuk menutupi kegagalannya penyelesaian konflik pertanahan," ujar Junisab Akbar.

Konflik agraria lanjutnya, cukup luas dan komplek. Karena alasan itu pula kata Junisab Akbar, Komisi II DPR membentuk Panitia Kerja Penuntasan Konflik Petanahan.

"Atas desakan DPR, Badan Pertanahan Nasional (BPN) menerbitkan Surat Keputusan Kepala BPN RI nomor 227/KEP-25.2/IV/2013 tanggal 4 April 2013 tentang Pembentukan Tim Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan Yang Berpotensi Konflik Strategis," ungkap Junisab Akbar.

Jika desakan DPR terhadap BPN agar ikut menyelesaikan masalah tanah itu tidak diawasi oleh Presiden SBY maka konflik tanah bisa lebih besar ledakannya. "Potensi konflik pertanahan ini sesungguhnya lebih besar dibanding ancaman Pemilu 2014," tegasnya.

Potensi konflik pertanahan inilah yang selama ini disimpan oleh BPN dengan cara membatasi diri dengan media massa. "Yang ingin saya tegaskan, bengkalai kerja BPN ini sangat mungkin jadi pemicu konflik Pemilu 2014," mantan anggota DPR ini.

Karena itu, IAW mengingatkan presiden mempercepat penuntasan 82 kasus konflik strategis yang sudah dikaji Komisi II DPR bersama BPN.