Sepuluh Tahun Otda Tak Bawa Faedah
Rabu, 09 November 2011 – 16:38 WIB
JAKARTA - Manager Hubungan Eksternal Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Robert Endi Jaweng menilai sepuluh tahun otonomi daerah berjalan tidak membawa perubahan nyata. Bahkan, selama era transisi tidak memberikan perubahan lantaran pemerintah tidak berbuat nyata. Anehnya, kata dia lagi, sejak tahun 2007 hingga sekarang ini trend APBD untuk belanja pegawai itu mengalami peningkatan. "Ini sangat berbahaya. Angka bisa dikelola. Tapi tren ini bahaya. 60 persen daerah masuk lampu kuning," katanya lagi.
"Pemerintah kita masih primitif. Pemerintahan modern yang nyata itu tidak ada," kata Robert Endi Jaweng saat dialog di DPD RI, bertajuk Quo Vadis Otonomi Daerah di gedung DPD RI, Jakarta, Rabu (9/11).
Baca Juga:
Dilihat dari sisi instrumen fiskal, kata dia, rata-rata 58 persen APBD habis hanya untuk membiayai belanja aparatur. "Tapi di beberapa daerah jauh di atas itu. Saya kategorikan masuk lampu merah," katanya. "Misalnya, di Jambi 90 persen," imbuhnya.
Baca Juga:
JAKARTA - Manager Hubungan Eksternal Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Robert Endi Jaweng menilai sepuluh tahun otonomi daerah
BERITA TERKAIT
- Sah! Ariawan Kembali Pimpin Koordinatoriat Wartawan Parlemen
- Penyebab Utama Honorer Gagal Seleksi Administrasi PPPK 2024, Oalah
- Masalah Fatal Seleksi PPPK 2024, Seluruh Honorer K2 Satu Dinas jadi Korban
- Pernyataan Terbaru Mendikdasmen, Guru Honorer, PNS & PPPK Wajib Tahu
- 5 Berita Terpopuler: Kabar Baik Merebak, soal Jumlah Honorer Database BKN, Alhamdulillah
- IPW: Presiden Prabowo yang Menentukan Posisi Wakapolri