Sepuluh Tahun Otda Tak Bawa Faedah
Rabu, 09 November 2011 – 16:38 WIB
Dari sisi regulasi, Robert Endi Jaweng menegaskan kondisi sangat mencemaskan. "Di daerah otonomi bertaburan berbagai regulasi tapi satu sama lain bertabrakan," ungkapnya.
Pakar Otda, Ryaas Rasyid, mengatakan, untuk menghasilkan satu perda bisa menghabiskan Rp100 hingga Rp200 juta. Anehnya lanjut Ryaas, perda yang muncul bermacam-macam. Pemerintah hanya bisa sekedar mengimbau perda dicabut. "Tapi dalam ilmu manajemen tidak ada imbauan. Yang ada itu perdanya dicabut. Pemerintah pusat punya kewenangan untuk mencabutnya," katanya. (boy/jpnn)
JAKARTA - Manager Hubungan Eksternal Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Robert Endi Jaweng menilai sepuluh tahun otonomi daerah
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Mendikdasmen Abdul Mu'ti Tegaskan Peran Guru Honorer Masih Diperlukan
- Sah! Ariawan Kembali Pimpin Koordinatoriat Wartawan Parlemen
- Penyebab Utama Honorer Gagal Seleksi Administrasi PPPK 2024, Oalah
- Masalah Fatal Seleksi PPPK 2024, Seluruh Honorer K2 Satu Dinas jadi Korban
- Pernyataan Terbaru Mendikdasmen, Guru Honorer, PNS & PPPK Wajib Tahu
- 5 Berita Terpopuler: Kabar Baik Merebak, soal Jumlah Honorer Database BKN, Alhamdulillah