JPNN.com 
Serahkan Perlindungan Saksi kepada LPSK
Pada rapat itu, Pansus Angket KPK meminta penjelasan perihal terminologi safe house.
Sebab, sepengetahuan mereka hanya UU Perlindungan Saksi dan Korban yang khusus menyebut safe house.
Semendawai mengatakan, perihal safe house yang katanya dimiliki KPK di dalam pengelolaannya tidak ada koordinasi sama sekali dengan LPSK.
Sebab, kata Semendawai, masing-masing merupakan lembaga mandiri dan tidak ikut campur satu sama lain.
“Dalam UU 31/2014, LPSK yang berwenang mengelola rumah aman. LPSK memiliki SOP (standar operasional prosedur) sendiri dan syarat tertentu,” ujar Semendawai.
Dia mengatakan, idealnya jika ada saksi dari penegak hukum termasuk KPK yang potensi ancamannya sangat tinggi, serahkan masalah perlindungannya kepada LPSK.
Karena perlindungan saksi merupakan kewenangan LPSK sesuai UU Perlindungan Saksi dan Korban.
“Koordinasi dengan pimpinan KPK tidak ada, khususnya dengan pimpinan KPK periode ini,” ungkap dia.
Program perlindungan terhadap saksi sudah sepatutnya diserahkan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), bukan aparat penegak hukum.
- Perlindungan Saksi dan Korban Masih Lemah, Pemerintah Harus Perkuatkan LPSK
- RUU PSK, Muslim Ayub Nilai LPSK Harus Hadir di Daerah Rawan Seperti Aceh dan Papua
- Gegara Anggaran Dipangkas, Pegawai LPSK Menyerukan Moratorium Perlindungan dan Hak
- LPSK Bakal Temui Keluarga Korban Penembakan oleh Oknum TNI AL
- LPSK Temui Keluarga Siswa Korban Penembakan di Semarang, Ini Hasilnya
- LPSK Beri Perlindungan 5 Saksi Kasus Pembunuhan Vina Cirebon
