Serang Libya, AS Terancam Bangkrut
Kadhafi Semangati Pendukung, Koalisi Terancam Pecah
Kamis, 24 Maret 2011 – 08:34 WIB
Anggota Kongres AS dari Partai Republik Richard Lugar juga heran dengan keputusan Washington terlibat di Libya. "Aneh. Pada saat semua anggota kongres berbicara tentang defisit anggaran, kita malah kembali terlibat dalam kegiatan yang sangat menguras uang," katanya dalam acara Face the Nation di stasiun televisi CBS. Inggris juga mengalami kesulitan finansial serupa akibat keterlibatan mereka dalam serbuan ke Libya. Kemarin Perdana Menteri David Cameron bahkan menggelar rapat kabinet khusus membahas perkara tersebut.
Meski Downing Street (kediaman resmi perdana menteri Inggris) berupaya membantah, banyak pihak yakin bahwa Inggris bakal kesulitan membiayai operasi militer di negeri minyak terbesar di Afrika tersebut. Associated Press memperkirakan, per hari Inggris harus mengeluarkan dana 3 juta pounds (Rp 42 miliar) untuk membiayai kegiatan mereka di Libya. Jumlah yang tergolong besar karena perekonomian Inggris tidak sekuat Amerika.
Pemerintahan Perdana Menteri Cameron bahkan tengah bekerja keras mengatasi defisit anggaran belanja. Padahal, menurut Menteri Angkatan Bersenjata Inggris Nick Harvey, perang di Libya bisa berlangsung sangat lama. "Kemungkinan bisa sampai 30 tahun," katanya setengah bercanda tapi dengan maksud serius sebagaimana dilansir BBC.
Karena itulah, para anggota koalisi mulai terpecah tentang siapa yang harus memimpin operasi militer di Libya tersebut. Amerika dan Inggris meminta NATO yang mengambil alih. Tetapi, Prancis dan Jerman menolak.
TRIPOLI - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton boleh berkoar bahwa ada tanda-tanda Muammar Kadhafi mulai mencari exit strategy. Tetapi,
BERITA TERKAIT
- Beda dengan Prabowo, Trump Tunjuk Utusan Khusus Presiden untuk Atasi Krisis Ukraina
- Wapres Sara Duterte Digugat Pidana oleh Kepolisian Filipina
- Rawhi Fattuh Jadi Calon Kuat Presiden Palestina, Siapakah Dia?
- Mahmoud Abbas Keluarkan Dekrit Demi Penggantinya di Jabatan Presiden Palestina
- BPK Dorong Tata Kelola Pendanaan Iklim yang Transparan dan Efektif
- Hubungan Presiden dan Wapres Filipina Retak, Beredar Isu Ancaman Pembunuhan