Serangan Balik Lewat Fahri Hamzah Menyasar Bos KPK

Hal tersebut memungkinkan adanya intervensi-intervensi di internal KPK.

’’Itu kan sudah conflict of interest. Karena itu, sebelum ini mengalir menjadi conflict of interest lanjutan, saya kira dia harus mengundurkan diri dulu. Biarkan proses ini berjalan tanpa intervensi,’’ tambah politikus Partai Keadilan Sejahtera tersebut.

Fahri menuturkan, indikasi konflik kepentingan itu bisa digunakan untuk menutupi pihak-pihak tertentu yang terlihat tidak penting dengan menyebut sejumlah nama besar di DPR ikut terlibat kasus e-KTP.

Dia menilai, Agus punya kepentingan-kepentingan karena mendapat informasi langsung dari pihak yang telah diperiksa KPK.

’’Banyak konflik kepentingan karena yang masuk dalam dakwaan itu ya, karena data ini kan kita baca dari awal yang masuk. Dakwaan itu tendensius untuk kepentingan orang-orang tertentu, untuk menutupi peran dan keterlibatan orang-orang tertentu,’’ ujarnya.

Fahri menambahkan, dirinya berani menyampaikan hal itu setelah mendengar langsung dari para pihak yang sudah diperiksa KPK.

Selain itu, ada sejumlah pejabat Kemendagri yang sejak awal tahu masalah dalam proyek triliunan rupiah tersebut.

Fahri juga menilai perlu dibentuk usulan hak angket e-KTP demi membuktikan keterlibatan nama-nama elite politik dalam dakwaan.