Serangan Fitnah Tak Akan Gerus Suara ke Jokowi

jpnn.com - JAKARTA - Pengamat politik yang juga peneliti di Populis Institute, David Krisna Alka menilai serangan dan fitnah ke Joko Widodo-Jusuf Kalla akan semakin kencang seiring semakin dekatnya pemilu presiden. Menurut David, kini serangan berbau fitnah ke calon presiden yang dikenal dengan sebutan Jokowi itu bukan hanya dalam bentuk Tabloid Obor Rakyat, tetapi juga melalui selebaran dan spanduk.
David mengungkapkan, sejak dua pekan lalu di berbagai wilayah DKI Jakarta tersebar spanduk bertuliskan “Jokowi Tetap Gubernur” dengan tagar (#) jakartabangkit. Sedangkan di Kalimantan Timur ada Tabloid Martabat yang isinya juga mengumbar fitnah ke Jokowi.
Namun, David menganggap serangan kampanye hitam itu tak akan menggerus suarta ke Jokowi. “Munculnya fitnah itu justru menunjukkan lawan Jokowi tak percaya diri. Fitnah itu justru karena elektabilitas Jokowi tak tertandingi,” kata David di Jakarta, Selasa (1/7).
Lebih lanjut David mengatakan, masyarakat Indonesia sudah cerdas menyaring informasi. Bahkan, katanya, ketika fitnah muncul maka masyarakat menyimpulkan hal itu karena tak ada amunisi lagi yang cocok untuk menurunkan elektabilitas Jokowi.
David justru salut dengan para pendukung Jokowi yang membuat berbagai kreasi dan menyebarkannya melalui media sosial. Misalnya dengan tulisan-tulisan edukatif. “Ini bukti pendukung Jokowi lebih berpendidikan,” katanya.(ara/jpnn)
JAKARTA - Pengamat politik yang juga peneliti di Populis Institute, David Krisna Alka menilai serangan dan fitnah ke Joko Widodo-Jusuf Kalla
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Anggota Polda Jateng Brigadir Ade Kurniawan Sang Pembunuh Bayi Terancam Dipecat
- BAZNAS dan Badilag Bersinergi Optimalkan Dana ZIS-DSKL
- PSI Maklumi Keputusan Menunda Pengangkatan CPNS, Ini Alasannya
- Luhut dan Airlangga Bentuk Tim Khusus untuk Sikat Penghambat Investasi
- Komitmen Pengelolaan Lingkungan-Pemberdayaan Masyarakat, AQUA Raih Penghargaan dari KLH
- Apresiasi Program Mudik Gratis Kemenhub, Riko Lesiangi: Bukti Kepedulian Pemerintah