Dorong Percepatan Realisasi APBD, Anak Buah Mendagri Tito Turun Langsung ke Malut
jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menurunkan tim gabungan ke Provinsi Maluku Utara untuk melakukan monitoring evaluasi (monev) serta asistensi kepada pemerintah daerah (Pemda) setempat.
Hal ini dilakukan untuk menggenjot realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni mengatakan dari data yang dikantongi Kemendagri, serapan APBD Maluku Utara masih tergolong rendah.
Untuk itu, Mendagri Tito Karnavian meminta tim gabungan yang terdiri dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuda dan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri langsung mendatangi Provinsi Maluku Utara.
“Tim monitoring, evaluasi, dan asistensi penyerapan APBD TA 2022 bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab, permasalahan, dan mencari solusi dalam percepatan penyerapan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Maluku Utara,” ujar Fatoni dalam keterangan persnya, Selasa (6/9).
Dalam kesempatan itu, tim gabungan Kemendagri bertemu dan berdiskusi dengan pejabat pengelola keuangan serta kepala organisasi perangkat daerah (OPD) provinsi dan kabupaten/kota.
Adapun, hasil kesepakatan itu pemda bakal mengoptimalkan uang kas di rekening daerah untuk pembayaran belanja sesuai ketentuan perundang-undangan.
Selain itu, pemda juga mempercepat pembayaran pengadaan barang dan jasa sesuai termin pembayaran yang ditetapkan dalam perjanjian kontrak dengan tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menurunkan tim gabungan ke Provinsi Maluku Utara untuk melakukan monitoring evaluasi (monev) serta asistensi kepada pemda
- Camat Diminta Lebih Peka Atasi Isu Wilayah dan Penyusunan Anggaran
- Ary Ginanjar Apresiasi Komitmen Kemendagri Membangun ASN Ber-AKHLAK
- Masa Jabatan Selesai, Tabrani Resmi Melepas Tugas Pjs Wali Kota Tangsel
- Bappenas Membeberkan Mengenai Pentingnya Pelestarian Lingkungan Perdesaan
- Bappenas Tekankan Pentingnya Tata Kelola Perdesaan yang Adaptif
- LSM Gempur Papua Ajukan 3 Laporan ke Bawaslu