Serapan APBD Rendah, Gubernur Sumbar Berdalih Sesuai Target

“Kendalanya kalau soal lahan, berarti masyarakat. Tender, berarti tendernya mungkin tak ada yang masuk atau mungkin ada masalah, mendasar, nggak mendasar. Ya macam-macam lah,” aku politisi PKS tersebut.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumbar, Dedi Edwar meminta kepada masing-masing SKPD untuk dapat memaksimalkan kinerjanya. Sehingga dana untuk mendukung kegiatan pada masing-masing program yang telah dianggarkan tersebut dapat terserap dan dapat dirasakan dampaknya bagi masyarakat.

Persoalan yang ada saat ini, ada kecenderungannya para SKPD copy-paste dalam merencanakan program. Sehingga banyak kegiatan-kegiatan yang tidak terealisasi dengan baik dan menjadikannya sebagai Silpa.

“Kalau programnya masuk akal, besaran anggarannya tentu kita kabulkan. Namun kalau anggaran tersebut masih bersisa, ini pasti ada yang tidak beres. Mungkin saja perencanaannya yang tidak matang atau bagaimana,” tegasnya.

Sebelumnya, Pejabat Penghubung Teppa Sumbar, Muhammad Yani memaparkan, dari 48 SKPD di Pemprov Sumbar, ada 31 SKPD yang realisasinya di atas target. Sedangkan 4 SKPD di bawah target dan sisanya sama dengan target.

Sayangnya dia enggan menyebut empat SKPD yang tidak mencapai target tersebut, melain malah hanya membeberkan SKPD yang menonjol tingkat pencapaian realisasi anggaran, yakni Inspektorat, RS Achmad Mochtar dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Bencana.

Namun Muhammad Yani tak menampik jika keterlambatan penetapan APBD juga berpengaruh terhadap realisasi tender SKPD. Dari 500 lebih paket tender, hanya separuh yang bisadilaksanakan. Kondisi ini diperparah lagi akibat terbatasnya jumlah anggota pokja dan baru beroperasinya Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada Maret lalu.(zul)