Serikat Pekerja Sesalkan Kesepakatan Pertamina-PLN

Selain itu, Kemenkeu harus bersikap adil terhadap Pertamina dan PLN, jangan hanya harga Pertamina yang diaudit sementara PLN tidak.

"Mestinya untuk azas keadilan dirjen anggaran juga harus memerintahkan kepada BPKP untuk mengaudit PLN terkait penetapan tarif maupun terhadap penggunaan subsidi pemerintah, sehingga kesan keberpihakan Kemenkeu terhadap PLN bisa dianulir," jelasnya.

Serikat Pekerja Pertamina juga sangat menyesalkan pernyataan dirjen anggaran di media massa yang menyatakan akan mengaudit Pertamina terkait pernyataan bahwa Pertamina mengalami kerugian ketika menjual solar ke PLN. Sikap tersebut menunjukan bahwa dirjen anggaran tidak percaya terhadap Pertamina. "Ini sangat kami sesalkan," ungkapnya.

Ugan menyatakan, sejatinya tidak ada niatan sama sekali dari Pertamina untuk mempersulit masyarakat dengan  menyetop pasokan solar ke PLN yang dapat mengakibatkan pemadaman listrik. "Jangan permasalah 'akibat' tetapi coba pelajari 'penyebabnya'," tutur dia.

Di samping itu masyarakat juga perlu mengetahui, sekalipun kedua perusahaan ini sama-sama BUMN, namun untuk masalah pembelian solar dan MFO adalah hubungan B to B karena atas keputusan pemerintah (disetujui DPR) PLN menggunakan non PSO (bukan subsidi) dan PLN memiliki peluang untuk membelinya bukan hanya dari Pertamina.

"Jangan lupa, penjualan solar Pertamina ke PLN ini melalui tender di beberapa suplai point Pertamina ikut tender dan menang dan ada juga yang kalah. Namun, kenyataannya pula, bahwa seringkali pemenang tender itu yakni pihak selain pertamina tidak bisa menyuplai solar ke PLN. Dan ternyata akhirnya PLN minta Pertamina yang menyuplai," papar dia. (lum)