Sering Blunder, Marzuki Alie Layak Diganti

JAKARTA - Desakan agar kinerja Ketua DPR Marzuki Alie dievaluasi karena sering bikin blunder tidak hanya muncul dari internal DPP Partai Demokrat. Setelah Juru Bicara Partai Demokrat, Ruhut Sitompul mengisyaratkan akan membawa pernyataan Marzuki di rapat internal Demokrat kini giliran Direktur Monitoring, Advokasi dan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia, Ronald Rofiandri juga mendesak agar Marzuki dicopot dari Ketua DPR.

"Terbuka kemungkinan adanya penarikan MA (Marzuki Alie) sebagai Ketua DPR. UU MD3 (MPR,DPR,DPD dan DPR) memungkinkan mekanisme tersebut," kata Ronald kepada JPNN di Jakarta, Minggu (31/10).

Seperti diketahui, Ruhut bereaksi ketika Marzuki Alie menyatakan pandangannya tentang korban tsunami di Mentawai sebagai risiko dan konsekuensi tingal di kepulauan. Pernyataan Marzuki itu tidak hanya berbuah blunder. Bahkan pernyataan Marzuki memicu pihak lain untuk membuka "dosa-dosa" yang sebelumnya pernah dilakukan mantan Sekjen Partai Demokrat  selama emmimpin DPR.

Ronald menyebut ada sembilan "dosa" yang dilakukan Marzuki. Pertama, secara sepihak Marzuki pernah membuat pernyataan ke publik bahwa DPR menyetujui rencana kenaikan gaji para menteri, padahal belum pernah di bahas di internal DPR. Kedua, secara sepihak pula Marzuki pernah membatalkan Rapat Kerja Komisi IX dengan Menkes Endang Rahayu Sedyaningsih.