Sering Ditagih, Utang Pemprov Riau Belum Juga Dibayar

jpnn.com - JAKARTA - Sekretaris Perusahaan PT Wijaya Karya (Wika), Natal Argawan Pardede menuturkan bahwa pihaknya telah melaporkan data terkait pembangunan venue PON 2011 di Riau pada Kementerian BUMN. Hal itu dilakukan lantaran tak mendapat respon dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.

Natal menjelaskan dalam proyek itu Pemprov Riau berutang sebesar Rp 630 miliar. "Kami sudah sering mengirim surat kepada Pemerintah Provinsi Riau untuk menagih utang tersebut, tapi belum mendapat respon juga," ujar Natal saat dihubungi, Jumat (20/12).

Karenanya Natal mengharapkan Kementerian BUMN dan Kementerian Dalam Negeri dapat segera menyelesaikan permasalahan tersebut. "Ya sekarangkan prosesnya berada di Kemendagri. Kami sudah serahkan ke Kementerian BUMN, jadi ini sudah ranah antar Kementerian yang mengurusnya," tuturnya.

Sebelumnya Menteri BUMN Dahlan Iskan menginstruksikan enam BUMN konstruksi untuk membuat surat kepada Kemendagri, agar Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) Pemprov Riau bisa dialokasikan untuk membayar utang kepada enam BUMN sebesar Rp 630 miliar.

"Nggak lucu perusahaan negara menyita aset pemerintah. Kita minta ke Mendagri untuk ikut selesaikan ini, karena BUMN siap membantu diberbagai bidang. Ada persoalan seperti ya dibantu. Tagihan ini sudah 2 tahun," beber mantan Dirut PLN ini.

Selama ini diakui Dahlan, enam BUMN tersebut merasa bingung kepada siapa mereka harus menagih utang itu. Pasalnya, Gubernur Riau Rusli Zainal dan 27 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjadi tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi.

Lebih lanjut pria yang pernah dianugerahi gelar Doctor Honoris Causa dari Universitas IAIN Walisongo ini menceritakan bahwa pembangunan venue PON ini sempat terhenti, lantaran mereka takut uangnya tidak bisa dibayar oleh Pemprov Riau. Namun, akhirnya pembangunan tersebut kembali berjalan karena Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono menjamin enam BUMN tersebut akan dibayar. (chi/jpnn)