Sering Keok, Kinerja Satgassus Kejagung Dipertanyakan

jpnn.com - JAKARTA -- Kinerja Satuan Tugas Khusus Antikorupsi Kejaksaan Agung mendapat sorotan. Pasalnya, kasus sejumlah kasus korupsi yang ditangani sering kalah di persidangan.
Di antaranya, dalam kasus bansos Indramayu dan Cirebon, serta teranyar kasus BJB di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung. Belum lagi kalah dalam gugatan praperadilan seperti yang teranyar melawan Victoria Securitas.
Lantas apakah Satgassus ini layak dibubarkan? Menjawab itu Komisioner Komisi Kejaksaan FT Andi Lolo mengatakan, Satgassus Antikorupsi Kejagung tidak salah. "Tapi, perlu perbaikan proses rekrutmen," kata Andi Lolo, Selasa (21/12).
Menurut dia, hal itu diperlukan karena satgassus menangani perkara yang lebih komplek. "Jadi kuncinya di rekruitmen," tegas Andi.
Apalagi, kata dia, perkara bersifat dinamis. Kalau pengetahuan bersifat statis, tentu tidak akan bisa menangani dengan baik. "Harus ditambah kapabilitasnya misalnya ikut seminar atau pelatihan," ungkap dia.
Satu hal yang juga perlu, kata dia, kejaksaan melaksanakan eksaminasi. Hal ini memang sudah ada dan dilakukan di kejaksaan. Namun sekarang perlu diefektifkan. "Perlu diefektifkan lagi eksaminasi," katanya.
Nah, dari pertimbangan di atas, Andi menegaskan bahwa satgassus harus tetap dilanjutkan. Mengingat pada situasi sekarang perkembangan perkara sangat dinamis. "Hanya saja proses rekrutmen dan eksaminasi perlu ditata ulang," tegasnya. (boy/jpnn)
JAKARTA -- Kinerja Satuan Tugas Khusus Antikorupsi Kejaksaan Agung mendapat sorotan. Pasalnya, kasus sejumlah kasus korupsi yang ditangani sering
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Paksa Kepala Daerah Ikut Retret, Prabowo Ingin Meniru Rezim Orde Baru
- Pengamat: Retret Kepala Daerah Bukan Demi Kesejahteraan Rakyat, Tetapi Investasi Politik Prabowo
- Rano Karno Sebut Pramono Anung Sudah di Magelang, Ikut Retret Kepala Daerah?
- Dosen UIN Raden Fatah Sebut Asas Dominus Litis Bisa Timbulkan Monopoli Hukum
- Raih Dukungan Mayoritas, Fathan Subchi Pimpin PB IKA PMII 2025-2030
- RUU KUHAP Diminta Kedepankan Prinsip Check and Balance