Sering Tak Akur, Pusat Atur Kembali Hubungan BP dan Pemko Batam

jpnn.com - BATAM - Pemerintah pusat akan mengatur kembali hubungan antara Pemerintah Kota (Pemko) Batam dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam. Pasalnya, hubungan kedua lembaga dinilai sering bergesekan dalam pengambilan kebijakan di Batam.

"Kami akan lakukan evaluasi dan sinkronisasi sehingga ada panduan lebih terarah dari pemerintah pusat," ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi usai mengunjungi Kantor Pemko Batam, Selasa (12/5).

Dengan adanya panduan yang jelas, MenPAN yakin tidak akan ada lagi tumpang tindih kebijakan dua lembaga tersebut.Panduan itu akan disusun dengan payung hukum yang kuat. Namun, Menteri belum memastikan apakah aturan itu dituangkan dalam Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, Peraturan Pemerintah atau bahkan revisi Undang-undang.

Seperti diketahui, hubungan BP dan Pemko Batam selaku pengambil kebijakan di Batam sering berbenturan. Tak jarang, satu sama lain merasa kewenangannya terbatas atau dilangkahi, sehingga muncul gesekan. Pemimpin kedua lembaga juga acapkali melemparkan pernyataan yang bertentangan di media massa.

Menurut MenPAN, harus diketahui inti pembentukan kawasan perdagangan bebas Batam. Ia menyebut, keberadaan BP Batam bertanggungjawab mengurus perdagangan, investasi, pengembangan industri, mengelola lahan dan mendesain kawasan. Kemudian Pemko Batam mengurus sisi sosial kemasyarakatan, seperti penduduk, pendidikan, kesehatan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan. 

"Kalau masing-masing berjalan pada tataran kewenangan dan aturan, tidak ada yang perlu diperdebatkan. Pesan Presiden, tanggalkan egosektoral dan bekerjalah lintas sektoral," pesan Yuddy.

Lebih lanjut, ia juga meminta BP dan Pemko Batam memiliki visi yang sama karena bekerja untuk tempat yang sama, tujuan yang sama dan memajukan seluruh masyarakat Kepri, khususnya Batam.

"Karena industri di sini bukan hanya menghidupi kota batam, tapi lokomotif penggerak ekonomi nasional, menghidupi seluruh masyarakat Indonesia," katanya.(rna/jpnn)