Serius! Pimpinan KPK Wajib Simak Nih Kata Fadli Zon

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan aktivitas teman Ahok adalah bagian dari kampanye Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menuju pilkada serentak DKI Jakarta tahun 2017.
Oleh karena itu menurut Fadli, masalah transparansi terkait dengan adanya dugaan aliran dana sebesar Rp 30 miliar ke teman Ahok merupakan keniscayaan.
"Kalau ada informasi seperti yang dibuka Pak Junimart Girsang, itu harus dibuka. Jangan sampai ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar karena itu tetap saja jadi gratifikasi," kata Fadli, kepada wartawan, di Jakarta, Senin (20/6).
Terlebih beredar isu barter di balik aliran dana tersebut. Menurut Fadli, maka ini diklarifikasi dan diteliti dengan sebaik-baiknya oleh aparat penegak hukum.
Karena dugaan aliran dana tersebut diungkap dalam rapat resmi Komisi III DPR dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lanjut politikus Partai Gerindra ini, maka dengan sendirinya lembaga antirasuah yang harus membongkarnya.
"Harusnya KPK mampu ya, untuk angkat ini, sebab saya berharap KPK tetap jadi lembaga independen. Bukan abdi dalem istana, apalagi abdi dalem Ahok kan. Jadi KPK harus bekerja secara independen, imparsial, tidak ingin ada KPK yang tebang pilih," tegas anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Barat V ini.
Menurut Fadli, masa KPK mengungkap kasus Saipul Jamil? "Saya kira ini merugikan KPK sendiri, sementara kasus yang di depan mata, seperti kasus Sumber Waras, ada kesan melindungi," pungkasnya.(fas/jpnn)
JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan aktivitas teman Ahok adalah bagian dari kampanye Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menuju pilkada serentak
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- TASPEN Raih Penghargaan Employees Choice di Ajang 6th Indonesia Best 50 CEO Award
- 5 Berita Terpopuler: BKN Menjawab, Surat Keputusan Pengangkatan PPPK Diserahkan
- SPMT PPPK 2024 Lebih Cepat Dibanding CPNS
- Belum Ada Kabar Jadwal Tes PPPK Tahap 2, Ini Pernyataan BKN, Singkat
- Kuasa Hukum: Ijazah Jokowi Sudah Clear & Sah Secara Hukum
- KPK: Wacana Pemiskinan Keluarga Koruptor Harus Ada Diskusi Mendalam