Serius Terapkan Zero ODOL, Kemenhub Normalisasi Dua Truk di Jambi

Budi menyadari bahwa Kementerian Perhubungan atau Ditjen Perhubungan darat dalam hal ini tidak bisa bekerja sendirian.

"Dengan bantuan Polri dan juga pemerintah daerah, dan juga sudah beberapa kali gubernur juga saya lihat sudah demikian concern dan aware terhadap penanganan ODOL, karena hal tersebut memang tidak hanya menyebabkan kerugian negara karena jalan saja namun demikian juga dalam aspek keselamatan,” ujarnya.

Lebih lanjut Budi menjelaskan sesuai arahan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, pihaknya akan menyelesaikan blueprint atau cetak biru program ODOL sampai dengan 2023 mendatang.

"Makanya kami membuat ekosistem ini dapat dilaksanakan pada tahun 2023," katanya.

Dirjen Budi menjelaskan berbagai cara dilakukan untuk mencapai target tersebut.

Dia menyebutkan antara adanya kebijakan penanganan ODOL dan penyelenggaraan UPPKB, penindakan P21 terhadap kendaraan ODOL, kebijakan normalisai kendaraan, penegakan hukum di UPPKB dan transfer muatan kendaraan yang biayanya dibebankan pada operator.

"Dengan demikian diharapkan akan menimbulkan efek jera bagi para pelanggar," tegasnya.

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah V Provinsi Jambi Bahar mengatakan sebelumnya pihaknya sudah melakukan upaya secara masif untuk mewujudkan program keselamatan zero ODOL seperti sosialisasi kepada karoseri dan unit pengujian berkala.