Seriusi Moratorium Perizinan Kapal, Susi Rangkul Polri

"India saja sudah melakukan pembahasan ukuran tangkap ikan, kita harus menyetop prakter-praktek yang merugikan, moratorium sudah kita lakukan, tinggal Menkum dan HAM untuk mengundangkannya," tutur dia.

Senada dengan Susi, Kabareskrim  Polri Irjen Pol Suhardi Alius ‎mengatakan, pihaknya juga serius dalam mendukung KKP membersihkan praktik-praktik yang merugikan negara. Sejauh ini masih terus dikaji untuk memetakan mengidentifikasi dan tindak pidana lain kelautan. Bahkan dari segi jumlah personel yang akan diturunkan dalam meningkatkan pengawasan terus dalam pembahasan.

"Kami menindak yang legal atau yang ilegal. Karena yang legal pun tak jarang melakukan penyalahgunaan izin. Semoga kesepakatan bersanding saling membantu penegakan hukum di laut, terus semangat.Kami mendukung sepenuhnya," tuturnya.

Sebagai informasi sampai saat ini tercatat sebanyak 207 kapal sudah dibekukan izinnya. Upaya ini juga menjadi wujud nyata komitmen KKP atas kapal-kapal yang melanggar aturan seperti penggunaan ABK asing, penggunaan alat tangkap, docking serta aksi pencurian ikan. Untuk pendataan kapal di wilayah perairan, KKP menerapkan sistem logbook.

Selanjutnya, masyarakat dapat bebas mengakses data yang terekam sebagai bentuk komitmen pemerintah terkait transparansi data-data seputar kelautan dan perikanan. (nel)