Sertifikasi Minim, Lulusan SMK Rawan Sulit Kerja
''Biayanya mencapai tiga juta rupiah dan harus ditanggung guru secara pribadi,'' tuturnya.
Selain asesor, skema di semua jurusan SMK yang belum merata ikut menghambat percepatan pendirian LSP P1.
Kini, tambah Neti, jurusan paling banyak yang belum mendapatkan skema, di antaranya, bidang industri dan kesehatan.
''Jika belum ada skema, jurusan tersebut otomatis belum bisa mengajukan sertifikasi,'' jelasnya.
Neti menambahkan, minimnya jumlah SMK yang memiliki LSP P1 juga terjadi di seluruh daerah.
Misalnya, di Jatim. Saat ini jumlah SMK yang memiliki LSP P1 baru 250. Padahal, jumlah SMK di Jatim lebih dari seribu lembaga.
Neti menilai ke depan pendirian LSP P1 di setiap sekolah memang harus terus diupayakan.
Sebab, dengan sertifikasi itu, sekolah akan membantu setiap lulusannya agar bisa bekerja dan terjamin kemampuannya.
Jumlah SMK di Kota Surabaya yang sudah memiliki lembaga sertifikasi profesi pihak 1 (LSP P1) masih minim.
- Tunjangan Daerah Guru SMP Rp 5,1 Juta, SMA Rp 2 Juta
- Ini Dia Profil Mudianto, Kepala SMK Terbaik Se - Indonesia
- Dorong SMA SMK Dikembalikan ke Pemkab Pemko
- Menguat Desakan SMA dan SMK Dikembalikan ke Pemkab / Pemko
- Jakarta jadi Pilot Project Revitalisasi SMK
- Tenang, Tak Ada Pilih Kasih Antara SMA dan SMK