Sertifikasi Tanah jadi Ajang Pungli

Tatang juga tidak habis pikir karena Prona yang digulirkan tahun 2009 untuk wilayah Kecamatan Pandeglang, Karang Tanjung, Cadasari dan  Kecamatan Koroncong  itu, masih banyak yang belum selesai.  Padahal seharusnya sudah selesai  sertifikasinya akhir bulan Desember 2009.  “Ini aneh, masih banyak tanah yang diajukan dan dibayar lunas adminitrasinya, tapi sampai sekarang belum juga selesai. Malah program ini sudah pindah lagi ke kecamatan  lain. Jelas, ini tidak boleh dan dapat membuat resah warga,” katanya lagi.

Tidak hanya itu, pembuatan sertifikasi tahun 2010 lalu di Kecamatan Mandalawangi, Cimanuk, Banjar dan Kecamatan Cipeucang, juga masih menyisahkan masalah. Padahal, beberapa warga sudah melengkapi persyaratan dan pelunasan biayanya. Tetapi warga justru hingga kini belum juga menerima sertifikat tanah yang dimaksud.

“Bayangkan pak, saya sudah membayar lunas sampai Rp1 juta lebih, tetapi tetap saja sertifikat tanah yang saya ajukan tidak kunjung selesai. Malah katanya sekarang panitia Prona tahun 2011 sudah pindah lagi ke daerah Malimping, Kabupaten Lebak. Jadi saya benar-benar bingung,” tambah Aliuddin, warga Kecamatan Cimanuk.

Menanggapi hal ini, Ketua Tim Panitia Prona kantor BPN Pandeglang Zulham mengatakan, sebenarnya Prona itu sifatnya gratis. Kalau ada yang mengambil uang itu, bukan orang BPN tapi oknum pihak ketiga atau desa. “Kita mah tidak tahu dan tidak pernah mentolerir pungutan uang itu. Silahkan saja tanya kepada pihak yang memberi uang,” elak Zulham.