SERU! Akademisi Berdebat Soal Ketimpangan Pembangunan

jpnn.com - SEMARANG – Training of Trainers (ToT) atau pelatihan untuk pelatih dalam rangka Sosialisasi Empat Pilar MPR RI diikuti sekitar 100 dosen perguruan tinggi swasta dan negeri se-Jawa Tengah.

Dalam diskusi kelompok, akhir pekan lalu, peserta dibagi menjadi lima kelompok. Masing-masing kelompok didamping anggota MPR RI membahas dan mendiskusikan tentang sistem ketatanegaraan dan kebangsaan seperti membahas UUD NRI Tahun 1945 dari awal hingga akhir.

Namun yang paling penting setiap kelompok mambahas soal tantangan kebangsaan internal dan eksternal.

Satu kelompok membahas serius soal tantangan kebangsaan terutama menyorot soal ketimpangan pembangunan nasional. Debat serius mengemuka ketika pendapat muncul bahwa pemerintah masih timpang dalam pembangunan nasional. Pemerintah dinilai masih memanjakan kota dan meminggirkan daerah dalam kuantitas dan kualitas pembangunan seperti infrastruktur jalan, kesehatan, pendidikan dan lain-lain.

Namun, ada beberapa peserta diskusi yang berargumen bahwa saat ini pasca reformasi, pemerintah telah berubah dan berusaha agar pembangunan nasional menyentuh daerah-daerah terpencil secara merata. Ketimpangan pembangunan mungkin diartikan sebagai proses pembangunan, sebab pembangunan yang merata membutuhkan proses.

Pada diskusi kelompok lainnya membahas soal ruh kenegarawanan dan kebangsaan yang sudah mulai memudar pasca reformasi bergulir. Saat ini sepertinya, teruatama para pejabat dan elite pemerintahan sering mempertontokan hal-hal yang tidak pantas. Misalnya saling memfitnah, menghujat, saling baku hantam.

Padahal seharusnya mereka adalah garda terdepan dalam implementasi nilai-nilai luhur bangsa. Itu semua terjadi karena sudah memudarnya ruh atau jiwa kebangsaan dan ruh kenegarawanan.

Mereka tidak lagi melihat dan menghargai sifat dan karakter para pendahulunya para pendiri negara Indonesia. Mereka cenderung menghukum dan menyalahkan para pendahulunya.  Ini yang harus dirubah.