Seru! Puluhan PNS Bolos Lari Kocar-Kacir Dikejar Satpol PP di Mal
jpnn.com, PALEMBANG - Sebanyak 65 PNS dari berbagai instansi di Sumatera Selatan terjaring razia saat berada di mal (pusat perbelajaan) di jam kerja.
Puluhan PNS dan honorer yang terkena razia itu menyampaikan berbagai alasan saat tepergok Satpol PP.
"Ada yang menyatakan makan siang walaupun waktunya sudah pukul 14.00 WIB, kata Gubernur Sumsel melalui Kasat Polisi Pamong Praja (PP) Sumsel Aris Saputra dalam keterangan tertulisnya di Palembang, Senin.
Menurut dia, razia ini rutin mereka gelar untuk meningkatkan disiplin kerja para ASN dan berkoordinasi dengan pihak BKD serta Inspektorat Provinsi Sumsel.
"Dasarnya razia ini sudah sangat jelas. Kita menerapkan UU Nomor 5 tahun 2014 tentang integritas dan disiplin PNS. Kemudian PP nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin ASN dalam mentaati jam kerja," ujar dia.
Sementara mengenai sanksinya diberikan bertahap mulai dari teguran lisan, tertulis, sampai penundaan gaji, kenaikan pangkat bahkan pemberhentian jika memang melakukan pelanggaran berat, ujarnya.
Dengan adanya razia ini diharapkan bisa memberikan efek jera bagi ASN yang bolos kerja. Setelah didata, para ASN yang terjaring ini juga dilakukan pembinaan dan pengarahan langsung agar tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari.
"Kami berharap sesuai instruksi dan arahan gubernur seluruh pegawai di jajaran Pemprov Sumsel dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Sesuai aturan yang berlaku. Mereka ini sudah didata dari mana, instansinya dan akan dilaporkan dan ditembuskan ke atasan mereka masing-masing," ujarnya.
Puluhan PNS bolos yang terkena razia itu menyampaikan berbagai alasan saat tepergok Satpol PP.
- Satpol PP Jakarta Siagakan 3.677 untuk Jaga Gereja saat Natal
- 3.667 Personel Satpol PP Siap Amankan Perayaan Natal di 674 Gereja di Jakarta
- Inilah Lokasi Penyekapan Ibu dan Anak di Babel, Pelakunya Orang Penting
- 8.965 Personel Gabungan Satpol PP Siap Amankan 4.848 TPS di Tangerang
- Gandeng Satpol PP, Bea Cukai Bogor Gelar Sosialisasi BKC Ilegal, Ini Tujuannya
- Pengamat Tata Kota Sebut Aparat Lemah kepada Preman Bisa Hilangkan Kepercayaan Publik